Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
TANYAFAKTA.CO – Kritik adalah hal biasa, bukan suatu kebencian, apalagi setting agenda untuk mendeskreditkan penguasa Jambi. Dalam konteks ini kritik terhadap Gubernur Jambi Al Haris bukanlah sekadar kegemaran sebagian pihak untuk menentang, melainkan sebuah alarm agar arah pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan mendasar rakyat.
Menyebut kritik sebagai kontraproduktif justru keliru, sebab dalam demokrasi kritik adalah mekanisme koreksi agar kebijakan tidak hanya indah di atas kertas, tetapi berakar kuat di tengah masyarakat.
Pembangunan Islamic Center dan Stadion Swarna Bhumi memang diklaim sebagai simbol budaya dan pemicu ekonomi. Namun, ketika Jambi masih menghadapi angka stunting yang meningkat, kemiskinan yang membelit, dan infrastruktur dasar yang belum memadai, proyek-proyek mercusuar itu tampak lebih sebagai etalase politik ketimbang jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat.
Hal serupa berlaku pada program digitalisasi. Pemerintah boleh saja menekankan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan zaman, tetapi faktanya pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan II 2025 masih bertumpu pada sektor tambang. Digitalisasi yang digembar-gemborkan nyatanya belum menembus sektor produktif seperti pertanian, industri, dan UMKM. Kritik terhadap hal ini bukanlah sikap pesimis, melainkan penegasan bahwa digitalisasi tanpa akar di masyarakat hanyalah slogan kosong.
Tinggalkan Balasan