TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Ketua Komisi Informasi Pusat Dr Ir Yoesgiantoro menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Provinsi jambi yang diselenggarakan di Hotel BW Luxury pada Jumat, (26/7/2024).

Adapun acara ini dihadiri oleh 10 informan ahli yakni unsur pemerintah Dr Subhan, Mat Sanusi, pelaku usaha Ketua Gapensi Ritas Mairiyanto, Owner Lapis angso Duo Fitrilidia, perwakilan media Pirma Satria dan Andika, Akademisi Rahayu, Weni dan Unsur masyarakat Musri Nauli dan Zainuddin.

Ketua Komisi Informasi Pusat Dr Ir Donny Yoesgiantoro mengatakan tugas Komisi Informasi adalah menetapkan standar layanan publik dan menerima dan menyelesaikan sengketa informasi.

“Untuk menetapkan kebijakan akan tidak jalan jika tidak ada program. Pogram tidak jalan jika tidak ada kegiatan,” katanya.

Baca juga:  KI Jambi dan TVRI Jambi Tandatangani MoU Literasi Digital dan Standar layanan Informasi

Untuk FGD ini, lanjut Donny untuk memotret keterbukaan informasi. Yang menilai ada 10 informasi ahli. Dimana tahun ini ada dua unsur yang ditambah yakni masyarakat dan jurnalis. Selain unsur pelaku usaha,6 akademisi, dan unsur pemerintah.

Dia juga menyampaikan bahwa FGD IKIP ini merupakan program lanjutan dari sebelumya yang sudah menetapkan standar layanan informasi dan menyelesaikan sengketa, kemudian monitoring dan evaluasi, dan kini FGD IKIP.

“IKIP ini kan memotret seluruh Indonesia, yang di potret itu ya provinsi terkait dengan keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Indeks keterbukaan informasi Provinsi Jambi yang didiskusikan dalam FGD ini berkaitan dengan layanan pemerintah provinsi, Pemkab, semuanya. Kondisi politik dan ekonomi. apakah sudah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

Baca juga:  Kupon Undian Tak Sesuai Tanggal, Acara DLH Provinsi Jambi Kecewakan Warga

Standar layanan ini misalnya mengumumkan informasi ke publik, informasi berkala, menyediakan informasi setiap saat, termasuk informasi serta-merta dengan informasi dikecualikan.

“Kalau publik tidak puas ya publik bisa mengajukan sengketa ke kita, dia minta permohonan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi itu memiliki dua tugas, pertama memberikan layanan informasi yang sifatnya proaktif, diminta atau tidak diminta, sesuai dengan standar layanan yang diberikan oleh KI.