Dinamika Demokrasi di Indonesia

Misalnya, pada pelaksanaan Pemilu Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Agenda semacam itu biasa dikenal dengan yang namanya pesta demokrasi ,yaitu dalam rangka memilih pemimpin terbaik yang akan menjadi panutan.

Dalam proses keberlangsungannya, pesta demokrasi itu kerap memicu munculnya berbagai penyelewenangan. Berikut ini adalah beberapa penyelewenangan yang sering dilakukan dan ditemukan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Money Politic

Penyalahgunaan atau penyelewenangan demokrasi yang pertama adalah adanya praktik money politic. Biasanya, praktik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kalangan ekonomi menengah kebawah yang sedang kekurangan uang. Misalnya, ada seorang calon pemimpin yang memberikan uang atau bahan pokok lain dengan tujuan untuk membeli hak suara mereka.

Intimidasi

Ini merupakan metode yang amat berbahaya dan sangat mengancam apabila diterapkan. Misalnya, ada suatu oknum dari pihak calon pemimpin yang melakukan tindak intimidasi kepada rakyat atau warga, agar mereka bersedia untuk memberikan suara mereka kepada calon pemimpin tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri.

Kampanye Negatif/Black Campaign

Untuk penyelewengan atau penyalahgunaan demokrasi selanjutnya, yaitu adanya kampanye negatif/black campaign. Black campaign merupakan strategi politik kotor yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan politiknya. Adapun sebab munculnya dari kampanye negatif ini adalah minimnya Informasi yang didapat masyarakat. Sehingga ketika ada informasi dari salah satu calon pemimpin, masyarakat akan menelaahnya secara langsung tanpa dicari dulu kebenarannya.

Dalam perkembangan Demokrasi Indonesia, Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik dan pemimpin. Namun, dengan sejalannya demokrasi itu, Indonesia sampai saat ini masih saja belum menemukan sistem Demokrasi yang tepat. Banyak permasalahan yang datang dalam pencarian sistem Indonesia maupun jiwa para pemimpinnya.

Kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah untuk digoyahkan, karena berbagai dampak yang sifatnya negatif seperti media yang tidak memiliki sikap objektif atau bahkan memiliki kecenderungan subjektif atas informasi atau berita tertentu.

Berkaitan dengan kesamaan hak akan kerap dinilai tidak adil, karena berdasarkan kepada pendapat para ahli, bahwa tiap orang mempunyai pemahaman politik yang beragam alias tidak bisa sama persis.

Penulis : Hebron Togatorop, Fakultas Hukum Angkatan 2023 Universitas Jambi