Mereka lebih fokus pada proyek-proyek jangka pendek yang memberikan keuntungan pribadi, dibandingkan dengan program-program pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan waktu dan usaha lebih besar.
Akibatnya, sektor-sektor penting seperti pendidikan, pertanian, dan kesehatan sering kali terabaikan. Padahal, ketiga sektor ini sangat vital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Pendidikan yang rendah menyebabkan keterbatasan dalam hal lapangan kerja dan kemajuan ekonomi.
Di sisi lain, pertanian yang menjadi sumber utama penghasilan bagi sebagian besar masyarakat desa tidak berkembang karena kurangnya inovasi dan dukungan dari pemerintah desa.
Ketergantungan dan Lemahnya Kemandirian Masyarakat
Money politics juga menciptakan mentalitas ketergantungan di kalangan masyarakat desa. Ketika masyarakat terbiasa menerima uang atau barang dari calon pemimpin setiap kali pemilu, mereka cenderung menganggap bahwa hak memilih mereka adalah sesuatu yang bisa dijual.
Hal ini merusak moralitas dan etos kerja, di mana masyarakat menjadi lebih pasif dan kurang berinisiatif untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.
Di sisi lain, praktik politik uang membuat masyarakat desa tidak memiliki kemandirian dalam menentukan masa depannya.
Mereka terus berada di bawah bayang-bayang kekuasaan dan uang, yang menyebabkan mereka sulit untuk mandiri dalam mengambil keputusan politik yang benar-benar berdasarkan kepentingan bersama.
Dalam jangka panjang, mentalitas seperti ini akan semakin menghambat upaya pemberdayaan masyarakat desa. Padahal, desa yang maju seharusnya dibangun atas partisipasi aktif warganya dalam setiap proses pengambilan keputusan, bukan berdasarkan pemberian uang atau barang semata.
Menurunnya Kualitas Pendidikan Politik
Salah satu dampak yang tidak kalah penting dari masifnya politik uang di desa adalah menurunnya kualitas pendidikan politik masyarakat. Masyarakat desa yang terbiasa dengan politik transaksional cenderung tidak memahami pentingnya pemilu yang bersih dan jujur.
Mereka tidak diajarkan untuk menilai calon pemimpin berdasarkan program kerja, rekam jejak, dan kapasitasnya, melainkan berdasarkan apa yang bisa mereka dapatkan secara materi.
Dalam situasi seperti ini, calon pemimpin yang kompeten dan memiliki visi ke depan sering kali kalah bersaing dengan calon yang memiliki uang banyak, meskipun calon tersebut tidak memiliki kapasitas yang memadai.
Masyarakat desa yang seharusnya menjadi subjek dalam proses demokrasi, malah menjadi objek dari kepentingan politik para elit.
Dalam jangka panjang, rendahnya kualitas pendidikan politik ini akan semakin memperburuk kualitas demokrasi di desa.
Proses pemilihan tidak lagi mencerminkan aspirasi warga, melainkan sekadar permainan uang yang merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Solusi Mengatasi Masifnya Politik Uang di Desa
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya sistematis dari berbagai pihak. Pertama, penguatan hukum dan penegakan aturan harus ditingkatkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku politik uang, baik di tingkat desa maupun di tingkat yang lebih tinggi.
Kedua, pendidikan politik harus ditingkatkan di kalangan masyarakat desa. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu yang bersih dan jujur, serta dampak buruk dari politik uang.
Program-program pemberdayaan masyarakat juga perlu digalakkan, sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang lebih baik dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming uang dalam proses pemilu.
Ketiga, perlu adanya peran aktif dari tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, pemuda, dan kelompok-kelompok sosial lainnya untuk menyuarakan pentingnya integritas dalam proses pemilihan.
Hanya dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, praktik politik uang dapat diminimalisir, sehingga desa dapat berkembang dengan lebih baik.
 Penutup
Politik uang yang masif di desa tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan jangka panjang.
Untuk itu, upaya bersama perlu dilakukan guna memutus mata rantai politik uang dan membangun desa yang lebih adil, sejahtera, dan mandiri.
Dengan menghilangkan praktik politik uang, diharapkan desa dapat berkembang dengan pemimpin yang benar-benar kompeten dan berpihak kepada masyarakat luas.
Tinggalkan Balasan