TANYAFAKTA.ID, KOTA JAMBI – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi nomor urut 02, HAR-Guntur di Klenteng Sungai Sawang sudah memulai babak baru. Pasalnya Sejak adanya temuan tersebut menjadi ramai di jagad maya hingga pemberitaan di media online pun tersebar luas di Kota Jambi.

Di ketahui Robert Samosir telah menyerahkan laporannya secara resmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi pada pukul 10.00 WIB, Senin (11/11/2024) kemarin.

Dilansir dari Beritasatu.com, Menurut laporan Robert, terdapat tiga pelanggaran utama yang dilakukan dalam acara kampanye tersebut. Pertama, kegiatan ini tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polresta Jambi, meskipun dihadiri lebih dari 200 orang.

Baca juga:  Warga SAD Dikeroyok hingga Pingsan, Dua Pelaku Diamankan Polda Jambi

“Mereka tidak memiliki izin dari Polresta, tapi massa mencapai ratusan,” ujar Robert.

Robert menjelaskan, dalam peraturan kampanye, Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi setiap paslon sebelum melakukan kampanye, terutama yang melibatkan kerumunan massa.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf a, kampanye harus sesuai ketentuan izin atau pemberitahuan dari kepolisian setempat.

“Secara pidana, jika melibatkan kerumunan besar tanpa izin yang mengganggu ketertiban, paslon dapat dijerat Pasal 510 UU Pemilu dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta,”ujar Robert.

Baca juga:  Seolah Tak Peduli, Anggota DPRD Provinsi Jambi Edminuddin Malah Asik Karaoke Usai Unjuk Rasa Mahasiswa

Pelanggaran kedua, menurut Robert, adalah penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye. Klenteng, sebagai tempat ibadah, tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan politik.

Menurut Robert, menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye merupakan pelanggaran serius dalam aturan pemilu. Pasal 280 Ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 melarang penggunaan fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye politik.