Hal ini memicu kemarahan publik, sebab di tengah harapan ratusan honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi, justru sebagian yang tak layak atau bahkan baru satu sampai dua tahun bekerja berhasil lolos.

Ade menduga ada oknum-oknum tertentu yang berusaha mengatur hasil seleksi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini adalah bentuk pengkhianatan kepada banyak orang yang telah berjuang keras.

Dampak dari situasi tersebut, ratusan bahkan ribuan honorer yang berjuang selama bertahun-tahun justru terpinggirkan. Mereka merasa dicederai oleh sistem yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil.

“Kami meminta pihak BKN, BKPSDM Kabupaten Merangin, hingga aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Jangan ada yang main-main dalam Perekrutan PPPK ini, karena ini menyangkut ratusan bahkan ribuan orang honorer di Kabupaten Merangin yang berharap dengan PPPK ini,” pungkasnya.

Baca juga:  Wagub Sani Dukung Pengembangan Kekayaan Intelektual Melalui Kanwil Kementerian Hukum Jambi

Isu ini masih bergulir, dan masyarakat Kabupaten Merangin menantikan respon dari pihak berwenang. Dapatkah keadilan ditegakkan? Atau skandal ini akan berlalu begitu saja tanpa ada tindakan berarti? (Aas)