Pemilu seharusnya menjadi ajang pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, dalam praktiknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampak lebih sibuk menyelenggarakan sosialisasi di hotel-hotel mewah ketimbang turun langsung ke masyarakat. Sebagai lembaga yang diamanahkan untuk membangun kesadaran politik, KPU tampaknya justru lebih senang menghabiskan anggaran negara dalam acara-acara seremonial yang terbatas pada elite tertentu. Sosialisasi yang dilakukan hanya formalitas semata, tanpa dampak nyata di lapangan.

Pertanyaannya, apakah rakyat yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil tahu tentang sosialisasi ini? Tentu tidak, karena KPU lebih memilih menyampaikan pesan-pesan politiknya di hotel berbintang, jauh dari jangkauan masyarakat luas. Kesannya, KPU juga tidak menginginkan partisipasi masyarakat. Apakah ini yang disebut sebagai tujuan demokrasi?

Baca juga:  DPW GibranKu Jambi Siap Menyukseskan Acara Satu Dekade Presiden Jokowi

Padahal, jika KPU benar-benar ingin mengedukasi masyarakat, seharusnya mereka bergerak lebih dinamis. Masyarakat di pelosok desa, kampung-kampung, hingga daerah terpencil yang jauh dari kemewahan hotel adalah mereka yang paling membutuhkan pendidikan politik. Namun, tampaknya KPU lebih sibuk dengan formalitas acara seremonial daripada benar-benar peduli pada pemahaman politik masyarakat di tingkat paling bawah.