“Proses penunjukan PT LTI ini mencurigakan karena tidak ada proses seleksi yang transparan. Hal ini jelas berpotensi merugikan keuangan negara dan memicu praktik korupsi,” kata Feri, Jumat (28/2/2025), saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Selain soal transparansi, koalisi juga mencurigai adanya konflik kepentingan dalam penunjukan PT LTI. Perusahaan tersebut dikaitkan dengan kader Partai Gerindra, yang memunculkan pertanyaan serius tentang potensi adanya kepentingan politik yang bermain di balik kebijakan Kemendagri ini.
“Jika benar PT LTI memiliki keterkaitan dengan Partai Gerindra, maka ini bukan sekadar masalah etika, tapi juga soal integritas pemerintahan. Proses pengadaan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang jelas, adil, dan kompetitif, bukan dengan penunjukan langsung yang rentan penyalahgunaan,” tegas Feri.
Tito Karnavian, yang terkenal sebagai mantan Kapolri dengan rekam jejak dalam pemberantasan terorisme, kini harus menghadapi tekanan politik dan hukum.
Lahir di Palembang pada 26 Oktober 1964, Tito menjabat sebagai Kapolri pada 2016–2019 sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Mendagri pada 2019, dan kini kembali dipercaya untuk memimpin Kemendagri pada periode 2024–2029.
Meskipun Tito memiliki reputasi dalam dunia kepolisian, laporan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambilnya di Kemendagri berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.
Saat ini, laporan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil masih berada dalam tahap kajian di KPK. Jika ditemukan bukti awal yang cukup, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan lebih lanjut, dengan potensi pengungkapan lebih dalam terhadap penyimpangan yang terjadi. (*)
Tinggalkan Balasan