Salah satunya adalah program Kartu Bahagia yang bertujuan memberikan kemudahan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, dengan tetap mengutamakan kepatuhan terhadap aturan yang ada.
“Alhamdulillah, kedua lembaga, BPK dan BPKP, telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung program ini,” jelasnya.
Wali Kota Maulana juga mengungkapkan bahwa dalam diskusi tersebut, BPK dan BPKP mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset daerah.
“Terkait tata kelola aset, kami akan segera melaksanakannya, tentunya dengan pembinaan dari BPK dan BPKP. Pengoptimalan aset ini juga dapat menjadi modal awal untuk BUMD dalam memberikan dividen yang dapat meningkatkan PAD, sehingga mendukung pembangunan kota Jambi yang berkelanjutan,”tuturnya.
Diketahui, di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antar semua pihak ditekankan untuk mendorong transformasi nasional.
Hal ini sejalan dengan upaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi bersama Pemkot Jambi dalam menjalin kolaborasi dengan semua pihak guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan