“Tujuannya agar ribuan tenaga honorer tidak dirumahkan. Kita juga akan melihat mana yang produktif, mana yang memenuhi syarat untuk dijadikan PPPK paruh waktu atau penuh waktu. Dari situ akan kami susun rekomendasi,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan edaran dari Kementerian PAN-RB dan BKN, prioritas pengangkatan CPNS akan dilakukan pada Oktober 2025, sedangkan pengangkatan PPPK akan menyusul pada Maret.

“Tenaga honorer yang hadir malam ini belum mendapatkan SK, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Namun mereka akan tetap kami perjuangkan untuk tahap berikutnya,” tambah Ivan.

Sementara itu, perwakilan tenaga honorer, Thoha, mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilakukan audiensi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Asosiasi Honorer Provinsi Jambi untuk membahas status kepegawaian non-ASN.

Baca juga:  Turunkan Angka Kemiskinan, Gubernur Al Haris Siapkan Program Jaringan Majukan Jambi

Ia berharap hasil dari audiensi tersebut dapat memberikan kejelasan dan berdampak positif bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemprov Jambi. (*)