Sindikat ini memperoleh keuntungan besar dari praktik ilegal tersebut, menjadikannya salah satu jaringan mafia BBM terbesar di wilayah tersebut.

Salah satu perusahaan yang diduga menerima pasokan minyak oplosan ini adalah PT JUNAI, sebuah perusahaan tambang batu bara. PT JUNAI diduga membeli minyak dari dua sumber yakni minyak industri yang dibeli secara resmi dan Minyak oplosan yang dipasok oleh D.

Kasus ini semakin rumit dengan dugaan keterlibatan oknum aparat. Menurut sumber,  minyak ilegal dari D dipasok kepada PT JUNAI oleh seorang anggota polisi, H, yang bertugas di Polsek Maro Sebo Ulu Sungai Rengas. H juga diduga turut mengamankan distribusi minyak ilegal tersebut agar bisa lancar masuk ke PT JUNAI tanpa hambatan hukum.

Baca juga:  Tongkang Batubara Kembali Tabrak Jembatan Muara Tembesi, Iin Habibi Desak Angkutan Batubara di Hentikan

D dan jaringan kriminalnya berpotensi dijerat dengan sejumlah pasal yang memiliki ancaman hukuman berat, antara lain:

  • UU Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001): Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM ilegal dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp60 miliar.
  • Pasal 480 KUHP tentang Penadahan: Menguasai dan menyimpan barang hasil kejahatan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.
  • UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010): Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar jika keuntungan ilegal disamarkan melalui pencucian uang.
  • UU ITE (Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016) : Transaksi ilegal secara daring dapat dihukum dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp1 miliar.
  • UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Oknum aparat yang terbukti menerima suap atau terlibat dalam mendukung operasi ilegal dapat dijerat dengan pasal yang mengancam penjara maksimal 20 tahun dan denda besar.
Baca juga:  Truk Batubara Kembali Buat Macet, Warga Simpang Sungai Rengas Minta Tolong Ke Presiden

Kasus sindikat mafia BBM ini, yang melibatkan peredaran BBM oplosan dan kencing serta dugaan keterlibatan oknum aparat, mengungkapkan betapa dalamnya praktik korupsi dan kolusi dalam sektor energi.

Masyarakat dan berbagai pihak kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengambil tindakan tegas guna mengungkap jaringan ini, sehingga kerugian negara dan pelanggaran hak konsumen dapat segera ditangani.

Tindak lanjut dari pihak berwenang sangat dinantikan untuk menghentikan peredaran ilegal ini, yang semakin merusak integritas sistem distribusi BBM nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. (*)