TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Sejumlah pemilik media online di Provinsi Jambi kini tengah dilanda kekecewaan mendalam. Mereka tak hanya dihantui ketidakpastian finansial, tetapi juga dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa kontrak kerja sama mereka dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi untuk tahun 2025 diputus sepihak.
Padahal, mereka telah lama menjadi mitra pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini?
Para pemilik media yang terdampak, yang sebelumnya menjalin hubungan kerja sama dengan Kominfo, mulai meragukan transparansi dan objektivitas dalam proses pemilihan media yang layak berkontrak.
Sebagian besar dari mereka menilai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, tak hanya gagal menjaga integritas dalam seleksi, tetapi juga dianggap mengedepankan kepentingan politik dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan kontrak tersebut.
Andika Arnoldi, pengelola media online swaranesia.com, mengungkapkan pengalaman pahitnya. Media miliknya diputus kontraknya pada pertengahan 2024, tepat saat Andika berusaha mencairkan anggaran yang telah disepakati.
Menurut Andika, pemutusan tersebut terjadi setelah ia dianggap tidak sejalan dengan kebijakan politik Gubernur Al Haris, dan bahkan diminta untuk tidak mengkritik pemerintah.
“Saya dianggap tidak mendukung program pembangunan yang dijalankan Gubernur Al Haris. Saya diminta tidak mengkritik gubernur,” ujar Andika, kesal pada Senin,(17/3/2025).
Pernyataan Andika ini semakin menguatkan dugaan bahwa kebijakan pemutusan kontrak tersebut sarat dengan kepentingan politik. Bahkan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi periode 2007–2017, Mursyid Sonsang, menyebut tindakan Kominfo Provinsi Jambi sebagai “brutal” dan tidak jelas kriterianya.
Mursyid mengkritik tajam bahwa ada kesan pilih kasih dalam pemilihan media yang berhak berkerja sama. ”
Ada media yang baru muncul langsung dapat kontrak, sementara media yang lebih lama dan lebih kredibel justru dikesampingkan,” cetusnya.
Tinggalkan Balasan