TANYAFAKTA.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban selama perayaan Idul Fitri 1446 H/2025. Hal ini mencakup pengaturan arus lalu lintas serta ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat, agar Idul Fitri dapat dilaksanakan dalam suasana yang aman dan kondusif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 H/2025 M, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, pada Rabu (19/03/2025).

“Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi yang melaksanakannya. Semoga puasa kita dapat meningkatkan iman dan takwa, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selain itu, semoga Ramadhan ini juga memperkuat kepedulian sosial dan persatuan di tengah masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.

Baca juga:  Wali Kota Jambi Buka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Soroti Potensi ASN Muda

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait, untuk memastikan arus mudik dan perayaan Idul Fitri berjalan lancar dan aman.

“Dengan adanya libur panjang dari 27 Maret hingga 8 April, kita akan mengalami lonjakan pemudik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor untuk menjaga kelancaran arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.

Gubernur Al Haris menekankan, sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Jambi, pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan berbagai hal demi kenyamanan masyarakat selama Idul Fitri. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain:

1. Ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga yang stabil, serta kenaikan harga yang wajar.

Baca juga:  Dengan Berbangga Hati, Wagub Sani Akui Kemajuan UIN STS Jambi

2. Kecukupan ketersediaan gas dan BBM.

3. Ketersediaan air bersih dan pasokan listrik yang lancar.

4. Kelancaran transportasi dan lalu lintas jalan raya, baik untuk arus mudik maupun arus balik.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kesiapan pos pengamanan di jalur mudik/balik.

6. Kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk pos kesehatan di jalur mudik/balik.