Oscar juga menyoroti buruknya tata kelola pembangunan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan selama ini hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
“Masalahnya bukan hanya di pengembang, tapi juga pada arah pembangunan kota yang salah urus. Pemerintah tidak mempertimbangkan risiko ekologis dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi,” kritiknya.
Ia menambahkan bahwa wilayah JBC, sebagai dataran rendah, seharusnya dipertahankan sebagai zona penampungan air alami. Alih-alih dijaga, kawasan itu justru dialihfungsikan secara masif.
“Lebih efektif mana: membangun kolam buatan atau mempertahankan resapan alami? Logikanya sederhana, tapi sering kali diabaikan,” ucap Oscar.
Sebagai solusi, PH Jambi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tata ruang kota, termasuk mengembalikan fungsi ekologis wilayah yang telah rusak.
“Pemerintah harus bertanggung jawab dan mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai penyangga air, bukan sekadar area bisnis,” tutup Oscar. (*)
Tinggalkan Balasan