“Kami Pemprov Jambi akan berkolaborasi dengan Pemkot dan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan dana pembebasan lahan tersebut. Untuk itu kami dari Provinsi Jambi sekitar 25 Milyar lah,” sebut Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua Tim yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menyatakan bahwa kunjungan Komisi V DPR RI ke Jambi bertujuan meninjau permasalahan banjir yang berulang di Kota Jambi. Dirinya menjelaskan beberapa permasalahan tersebut belum teratasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena membutuhkan anggaran yang sangat signifikan.

“Ternyata yang ditemukan adalah persoalan ganti rugi lahan yang belum dituntaskan. Kemudian kolam retensi yang belum,” ungkap Ridwan.

Selanjutnya, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, HM., SE., juga meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan konflik lahan di sekitar pintu air Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi.

Baca juga:  Polda Jambi Diapresiasi Gubernur atas Kinerja Jaga Ketertiban

“Perencanaan di Pintu Air ini telah disusun dengan baik. Namun, kendala pertanahan telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga saat ini. Oleh karena itu, kami memohon agar permasalahan ini segera diselesaikan,” pungkasnya. (*)