“Saya yakin semuanya terbaik karena ini semuanya kepala desa, kepala desa adalah contoh di daerahnya masing-masing, sudah tentu mereka ini baik semua, bagi yang kalah ya legowo dengan mendukung yang menang,” lanjutnya.

Gubernur Al Haris juga menuturkan, kepala desa kedepannya agar berhati-hati menggunakan uang negara.

“Saya sangat setuju dana desa itu setiap bulannya cair, tapi dana itu dari pusat, ada prosedur yang harus kita lengkapi, SPJ nya harus lengkap, ada tahapan yang harus kita lalui, ini termasuk kendala bagi kita semua, apalagi kita mengharapkan dana dari pusat,” tuturnya.

“Kedepannya saya akan mengundang Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi bersama seluruh anggota APDESI, kita akan membahas koperasi desa, sekolah rakyat dan program makanan bergizi bagi anak sekolah, nantinya akan kita bicara semuanya setelah musda ini,” sambungnya.

Baca juga:  Tegakkan Perda, Masyarakat yang Buang Sampah Sembarangan di Alam Barajo Akan ditindak Tegas

Gubernur Al Haris juga menambahkan, pada saat ini masih ada 79 desa yang belum mengambil dana BKBK tahap pertama, dengan alasan belum terbentuknya BPD, belum adanya APDESI.

“Saya harap semua anggota APDESI bisa membina dan berkerja sama dengan semua masyarakat di desa,” harapnya.

“Kedepan anggota APDESI ini harus mempunyai pendamping hukum, agar kita tidak salah dalam bertindak, sekiranya ada masalah, ada yang turun mendampingi kita,” pungkasnya.  (*)