Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan Pilkate mulai dari pendaftaran, sosialisasi, hingga pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dan transparan.
“Pemilihan ini bukan hanya soal memilih pemimpin lingkungan, tapi juga bagian dari proses pembelajaran demokrasi. Harapannya, masyarakat bisa lebih dewasa dalam menyikapi hasil pemilihan. Yang kalah menerima, yang menang merangkul,” tegasnya.
Maulana juga membuka wacana bahwa sekretaris dan bendahara RT ke depan mungkin bisa mendapatkan honorarium dari pemerintah. “Sesuai komitmen kepala daerah, tidak menutup kemungkinan sekretaris dan bendahara juga akan digaji di masa depan,” ujarnya.
Rencananya, seluruh Ketua RT terpilih akan dilantik secara bersama pada 15 Mei 2025 di halaman Kantor Wali Kota Jambi, meskipun lokasi pelantikan masih bisa berubah tergantung situasi. Usai pelantikan, akan dilanjutkan dengan retreat satu hari berisi pembekalan dan penguatan kapasitas.
Yang menarik, dalam sesi pembekalan ini, Pemerintah Kota Jambi berencana menggandeng Densus 88 Antiteror untuk memberikan materi tentang pencegahan radikalisme. Selain itu, juga akan hadir narasumber dari BNPB/BPBD untuk membekali Ketua RT dalam penanganan kebencanaan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga wawasan kebangsaan.
“Ketua RT adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka harus memahami bagaimana mengenali tanda-tanda radikalisme dan menjaga lingkungannya tetap aman,” tegas Maulana.
Ia menambahkan, Ketua RT harus siap menghadapi berbagai tantangan sosial, bencana, hingga isu keamanan. “Mereka adalah agen perdamaian dan ketahanan sosial di lingkungannya,” pungkasnya.
Tingginya antusiasme warga terhadap Pilkate ini juga terlihat dari banyaknya calon yang mendaftar dan melengkapi berbagai persyaratan administratif, seperti surat sehat dan bebas narkoba. Tak sedikit pula yang memanfaatkan media sosial untuk berkampanye dan meraih simpati warga. (*)
Tinggalkan Balasan