Wali Kota juga menyoroti tantangan pelayanan publik yang dihadapi akibat beragamnya latar belakang pendidikan masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang memiliki aset besar namun kesulitan dalam pengurusan dokumen karena keterbatasan pemahaman.
“Di sinilah peran birokrasi seharusnya hadir untuk membantu, bukan menyulitkan,” tambahnya.
Dari sisi fiskal, sektor perizinan bangunan menjadi salah satu sumber PAD terbesar di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jambi. Potensi penerimaan dari sektor ini diperkirakan dapat mencapai Rp600 hingga Rp700 miliar jika dikelola secara aktif dan transparan.
Melalui peluncuran “Pak BOS”, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berbasis teknologi.
“Kita ingin membangun birokrasi yang melayani dengan prinsip mudah, cepat, dan membahagiakan. Era birokrasi yang berbelit-belit sudah berakhir,” pungkas Wali Kota. (*)
Tinggalkan Balasan