Apakah yang akan terjadi dengan dikembangkannya pariwisata di suatu daerah pedesaan?
Segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan di pedesaan seperti aktivitas jalan kaki, tanpa kendaraan, berpetualang dan sebagainya akan dipengaruhi oleh kemudahan-kemudahan yang ada di daerah pedesaan tersebut, di mana masih ada unsur-unsur agraris, ini adalah salah satu manfaat yang jelas dapat segera terlihat.
Manfaat teoritis yang sering kita dengar seperti bertambahnya lapangan kerja serta pendapatan penduduk setempat terlalu dini untuk kita bahas di sini, mengingat perlunya pendekatan-pendekatan khusus di dalam pembuktiannya.
Seandainya daerah pedesaan menjadi depopulasi baik seluruhnya maupun sebagian besar saja, maka seluruh prasarana yang diperlukan, baik oleh kendaraan (alat transportasi) maupun oleh wisatawan itu sendiri seperti jalan raya, pompa bensin akan terbengkalai, baik dari segi pemeliharaan dan pengoperasiannya. Kegiatan perjalanan wisata dalam arti sebenarnya menjadi tidak mungkin dilaksanakan. Masa tersebut masih jauh, tetapi penurunan-penurunan dari kualitas kehidupan di daerah pedesaan secara keseluruhan sudah dapat dirasakan sekarang.
KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH
Dirancangnya beberapa tempat atau daerah pedesaan untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata yang benar-benar menarik, indah dan mempunyai spesifikasi tersendiri sering diekspresikan pada dampak-dampak pariwisata yang berakibat di daerah pedesaan, sebenarnya perhatian harus juga ditekankan pada perubahan-perubahan yang terjadi di daerah pedesaan yang dampaknya dapat dirasakan oleh pariwisata.
Menghadapi kenyataan yang dikemukakan terdahulu tentu secara lebih awal perlu dirakit kebijaksanaan-kebijaksanaan dan langkah-langkah yang ditujukan kepada usaha-usaha untuk mengatasi timbulnya urbanisasi dengan segala akibat yang terbawa olehnya seperti yang telah diuraikan terdahulu.
Di Indonesia, kebijaksanaan dan langkah-langkah tersebut yang secara garis besarnya akan diuraikan dalam tulisan ini, terutama yang relevansinya erat dengan pembangunan pedesaan. Secara geografis permasalahan desa di Indonesia dapat diketahui sebagai berikut:
- Desa di Pulau Jawa dan Bali pada umumnya berpenduduk padat, keadaan prasarana relatif lebih baik. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus, sedangkan perluasan areal pertanian tidak memungkinkan, telah menimbulkan gejala kemerosotan lingkungan hidup. Usaha peningkatan teknologi pertanian, serta menumbuhkan industri kecil dan rumah tangga sangat diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang berlebihan di sektor pertanian.
- Di desa-desa di luar Jawa dan Bali umumnya berpenduduk jarang, struktur pemerintahan desanya masih perlu ditingkatkan. Pola pemukiman terpencar-pencar dan keadaan prasarana belum memadai. Di daerah ini masih terdapat kelompok penduduk yang hidup dari bercocok tanam dengan perpindah-pindah sehingga dapat merusak lingkungan hidup. Usaha peningkatan prasarana bagi pengembangan desa sangat diperlukan.
- Desa-desa di wilayah perkotaan telah berkembang tanpa terkendali sebagai akibat derasnya arus penduduk. Berbagai masalah telah timbul seperti pembangunan air kotor, perumahan di bawah standar dan lain-lain, yang memerlukan usaha perbaikan.
Selain masalah-masalah seperti tersebut di atas, masih ada masalah lain yang erat kaitannya dengan pembangunan desa, antara lain keadaan lingkungan desa yang meliputi perumahan, penyediaan air, kesehatan lingkungan serta penerangan yang belum selayaknya. Adanya pemuda yang putus sekolah dan adanya kelompok yang menganggur disebabkan tidak memiliki keterampilan untuk mengolah potensi yang ada di desanya, kemudian meninggalkan desanya untuk mencari nafkah di kota.
Sehubungan dengan masalah di atas kebijaksanaan pembangunan desa diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yaitu meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional yang sehat dan kuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pokok-pokok pembangunan desa adalah antara lain bahwa pembangunan desa dilaksanakan dalam imbangan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan desa perlu menggerakan masyarakat desa untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil serta penilaian hasil-hasilnya.
Kemudian pembangunan desa dikaitkan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang, yang dapat mempengaruhi daerah sekitarnya baik sebagai pengumpul hasil dan penyalur kebutuhan pokok masyarakat, sehingga dengan demikian pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah.
Sejalan dengan pokok-pokok kebijaksanaan tersebut, maka langkah-langkah yang diambil antara lain adalah mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat secara terpadu di bidang pertanian, yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta bidang-bidang lainnya seperti industri kecil, kerajinan rakyat. Dalam rangka ini akan ditingkatkan peranan generasi muda dan peranan wanita di desa-desa.
PENUTUP
Sebagai bagian penutup, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa saat ini pembangunan desa semakin diperhatikan dengan menempuh tata cara yang lebih terpadu, antara lain dengan tujuan untuk menggairahkan masyarakat untuk membangun dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa.
Program pembangunan desa akan diarahkan untuk menumbuhkan gerakan masyarakat untuk membangun desanya yang selanjutnya dikaitkan pengumpul dan penyalur hasil-hasil pertanian dan kebutuhan pokok lainnya yang sekaligus dapat mengurangi tekanan urbanisasi ke kota-kota besar.
Bertitik tolak dari kebijaksanaan dan langkah-langkah pemerintah dalam masalah pembangunan desa tersebut, bagi perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi khususnya akan membawa arti yang positif terutama dalam meningkatkan pertumbuhan wisatawan domestik, meningkatkan produk wisata aneka bidang minat (special interest), memperluas daerah tujuan wisata, dan sekaligus memantapkan citra Provinsi Jambi sebagai daerah tujuan wisata di tingkat nasional maupun internasional.
Penulis:
• Alumnus Dept. Hospitality & Tourism University of Wisconsin, USA.
• Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Periode 2002–2009.
• Tenaga Ahli Gubernur Jambi.


Tinggalkan Balasan