TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi kembali menuai kritik tajam. Di tengah tahapan seleksi yang nyaris rampung, diduga Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) justru mengambil langkah kontroversial dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan BAZNAS Provinsi yang telah berakhir pada (27/5/2025) lalu. Keputusan ini dinilai sarat kepentingan dan jauh dari logika yang sehat.
Langkah perpanjangan ini, yang dikabarkan berlaku hingga tiga bulan ke depan, dinilai sebagai upaya untuk mengamankan intervensi politik dari seorang yang berkuasa dalam proses seleksi. “Tidak masuk akal,” ujar seorang tokoh yang enggan disebut namanya.
“Sangat tidak masuk akal, seolah-olah ada kondisi Force majeure, ‘kekuatan yang lebih besar’,” sambungnya dengan nada sinis.
Sumber tersebut mengatakan bahwa manuver ini juga bertujuan memberi waktu untuk “membersihkan” nama-nama calon yang masih tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) milik KPU. Sistem berbasis web ini digunakan dalam verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu. Jika benar, maka ini adalah bentuk rekayasa prosedural demi meloloskan calon-calon bermasalah secara etik dan hukum.
Ketua Panitia Seleksi, Mahbub Daryanto, yang juga Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, menyatakan bahwa keputusan perpanjangan bukan kewenangan daerah.
“Itu, wewenangnya Baznas Pusat. Kita tunggu saja Surat Keputusan (SK) nya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025). Saat ditanya soal berapa lama masa perpanjangan, ia menjawab, untuk kepastiannya nanti akan diputuskan di Surat Keputusan (SK).
Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Jambi petahana, Hasan Bahri, memilih bungkam. Ia tidak merespons pertanyaan TanyaFakta.co saat dikonfirmasi terkait isu ini.
Tak hanya itu, Sekretaris Pansel yang juga merupakan Karo Kesra Provinsi Jambi , Azrahuddin juga memilih untuk bungkam saat dihubungi.
Tinggalkan Balasan