TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI — Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan lebih kritis terhadap program Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Djokas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno, yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Minggu (1/6/2025).
Sebagaimana diketahui, program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, yang merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, dengan target pendirian sebanyak 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Namun, Djokas menyoroti bahwa kebijakan tersebut perlu dicermati lebih dalam, terutama dari segi kelayakan dan prinsip koperasi yang sejati.
“Saya mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Tapi kita juga harus melihat kenyataan, bahwa akhir tahun 2024 lalu, pemerintah sendiri membubarkan 82.000 koperasi karena tidak aktif atau bermasalah,” ujar Djokas.
Ia menilai, banyak koperasi yang mati suri sejak awal pembentukannya, baik karena salah strategi, bidang usaha yang tidak relevan, maupun pengelolaan yang tidak qualified.
Lebih lanjut, Djokas mengkritisi skema pendanaan Koperasi Merah Putih yang disebutkan akan mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp3–5 miliar per koperasi dari pemerintah.
“Modal itu adalah pinjaman, bukan hibah. Harus dikembalikan dalam waktu enam tahun. Belum dijelaskan apakah berbunga atau tidak, tapi skema ini rawan membingungkan masyarakat dan bisa jadi seperti ‘jebakan batman’,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan risiko besar dan menyalahi prinsip koperasi itu sendiri.
“Koperasi itukan prinsipnya kemandirian dan gotong royong. Apabila dimodali seperti ini apakah ini wujud kemandirian dan gotong royong? Bisa jadi hal ini akan menjadi persoalan besar kedepan,” katanya.
Ia juga merujuk pada riset berbagai Universitas terkemuka yang mengatakan bahwa usaha baru di Tahun 2025 di mana hanya sekitar 14 persen dari 100 usaha yang mampu bertahan dalam jangka panjang, sementara 86 persen lainnya gulung tikar.
“Kita harus realistis. Tidak semua koperasi mampu menghasilkan keuntungan yang konsisten. Kalau gagal, siapa yang akan menanggung kerugiannya? Masyarakat bisa terjebak utang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djokas Siburian yang juga dikenal sebagai anggota Dewan yang kritis ini menegaskan bahwasanya model bisnis Koperasi Desa Merah Putih berpotensi besar memicu perang harga karena bersifat homogen.
Tinggalkan Balasan