Hal ini memperkuat persepsi publik bahwa banyak kebijakan pemerintah, alih-alih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, justru berkutat pada aktivitas seremonial dan administratif yang lebih menguntungkan elite pemerintahan.

Tentu, tidak semua perjalanan dinas bersifat negatif. Dalam beberapa konteks, kunjungan kerja ke luar daerah atau ke luar negeri dapat memberikan wawasan, menjalin kerja sama, atau membawa manfaat strategis. Namun, kebermanfaatan itu harus dibuktikan, tidak sekadar diklaim.

Sayangnya, dalam praktik birokrasi, hasil perjalanan dinas kerap berakhir dalam laporan formal yang minim tindak lanjut. Ketika rakyat menuntut pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang terjangkau, dan infrastruktur yang layak, para pengambil kebijakan justru sibuk dengan agenda keluar daerah yang belum tentu berdampak nyata.

Baca juga:  Teosentris Memaknai Keyakinan

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan evaluasi periodik atas efektivitas dan urgensi setiap jenis perjalanan dinas. Selain itu, dibutuhkan mekanisme audit independen dan pelaporan terbuka mengenai hasil-hasil yang diperoleh dari setiap perjalanan. Dengan demikian, publik dapat menilai apakah uang rakyat telah digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

Dalam era keterbukaan informasi, narasi bahwa “perjalanan dinas adalah bagian dari tugas negara” sudah tidak cukup. Transparansi, akuntabilitas, dan relevansi hasil adalah tiga prinsip yang harus menjadi acuan. Jika tidak, perjalanan dinas hanya akan menjadi ritual mewah birokrasi yang terus menggerogoti kepercayaan publik.

Lebih parahnya lagi, jika ini dibiarkan, kebijakan semacam ini akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah, karena publik merasa kebutuhan dasar mereka tak pernah jadi prioritas.

Baca juga:  UNJA Jadi Penyelenggara Beasiswa SDM Sawit Tahun 2025, Dorong Kualitas Pendidikan Anak Petani Sawit

Akhirnya, keberanian Pemerintah Kota Jambi untuk menyusun regulasi baru harus diimbangi dengan komitmen nyata untuk menekan pemborosan dan mengedepankan asas manfaat. Apalagi, semangat nasional saat ini menuntut efisiensi, bukan ekspansi anggaran. Jika tidak diarahkan secara tepat, perjalanan dinas bisa jadi justru menjauhkan pemerintah dari rakyat yang ingin dilayani.

Oleh :  Hazni Meilidia Nandra | Mahasiswi Universitas JambiÂ