TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di kawasan hutan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait maraknya isu lingkungan di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan terhadap dua perusahaan yang telah mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yakni PT Gag Nikel (PT GN) dan PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM).

“Langkah awal yang kita lakukan adalah penerapan instrumen hukum administratif melalui kegiatan pengawasan kehutanan, dan secara paralel kita juga terus mengumpulkan bukti-bukti melalui kegiatan Pulbaket untuk menyiapkan langkah instrumen hukum lainnya,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis dikutip dari Warta Ekonomi.co.id pada Senin (9/6/2025).

Baca juga:  Presiden Prabowo Subianto Gelar Jamuan Santap Malam Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang

Sebelumnya, Tim Gakkum Kehutanan telah melakukan pengumpulan data dan informasi (puldasi) pada 27 Mei hingga 2 Juni 2025. Hasil puldasi mengindikasikan terdapat tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan Raja Ampat, yaitu PT GN, PT KSM, dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP). Dari ketiganya, hanya PT GN dan PT KSM yang memiliki izin PPKH. Sementara PT MRP belum mengantongi izin PPKH dan saat ini masih berada pada tahap eksplorasi.

Berdasarkan temuan tersebut, pengawasan terhadap PT GN dan PT KSM dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, maka akan direkomendasikan penegakan hukum pidana dan gugatan perdata.

Baca juga:  Ketua GOW Kota Jambi Nadiyah Dukung Gerakan 1.000 Profesi Perempuan di  HKN 2025

Adapun terhadap PT MRP, Ditjen Gakkum telah menerbitkan Surat Tugas pada 4 Juni 2025 untuk melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket). Pihak perusahaan telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan aktivitas penambangan di kawasan hutan tanpa izin. Klarifikasi dijadwalkan berlangsung pekan ini di Kantor Pos Gakkum Kehutanan Sorong.