“Para ASN harus berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dan menjauhi hal-hal negatif seperti narkoba, judi online, dan perbuatan tercela lainnya yang dapat menjatuhkan citra Pemerintah Kota Jambi di mata masyarakat,” tegasnya.
Dalam konteks ini, ia menyampaikan bahwa transformasi yang dilakukannya dalam 100 hari pertama kepemimpinan periode keduanya bertujuan membentuk sistem pelayanan publik yang tangguh dan berdampak luas, sebagaimana termuat dalam 11 program unggulan Pemerintah Kota Jambi.
Selama 100 hari kerja, Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Walikota Jambi Maulana telah mencatat berbagai capaian signifikan yang secara langsung mendukung pelayanan publik. Di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi menjadi 81,77 yang tertinggi di Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen pada tahun 2024, serta penurunan angka kemiskinan ke level 7,73 persen dan inflasi yang berhasil ditekan hingga 1,16 persen.
Di bidang kesehatan, pemerintah telah mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta (UHC) sebesar 100 persen dengan pembiayaan BPJS lebih dari Rp5 miliar, pengoperasian Call Center Bahagia 112 selama 24 jam, serta penurunan angka stunting menjadi 10,3 persen. Pemeriksaan kesehatan gratis juga telah menyasar lebih dari 6.000 warga, dan sebanyak 794 tenaga medis telah diangkat menjadi PPPK.
Di bidang pendidikan, lebih dari 2.000 siswa SD dan SMP telah menerima beasiswa, program Sekolah Digital diluncurkan untuk jenjang SMP, dan pendidikan inklusif diperluas di 24 sekolah. Sebanyak 2.002 guru diangkat menjadi PPPK dan 73 guru tahfiz kembali diaktifkan untuk mendukung pendidikan berbasis karakter.
Selain itu, dalam hal penataan kota dan penciptaan lapangan kerja, berbagai program strategis telah dijalankan, termasuk penataan pasar, pelatihan tenaga kerja, hingga pelaksanaan bursa kerja yang membuka lebih dari 13.000 lowongan pekerjaan.
Di sektor infrastruktur, normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi dilakukan untuk pengendalian banjir, sementara pembangunan flyover dan jalan strategis lainnya dirancang untuk mengurangi kemacetan. Pemerintah juga telah menerbitkan 300 regulasi dalam waktu 97 hari dan mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui rancangan peraturan daerah.
Mengakhiri paparannya, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah jantung dari keberhasilan tata kelola pemerintahan.
“Jika masyarakat merasa nyaman dan diperhatikan melalui pelayanan yang berkualitas, maka kita bukan hanya memenuhi tugas birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan sosial. Dan itu adalah fondasi menuju Kota Jambi Bahagia,” pungkasnya. (Aas)
Tinggalkan Balasan