TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi, serta optimalisasi fungsi puskesmas. Hal itu ditegaskannya saat membuka secara resmi Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (2/7/2025) pagi.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memandang percepatan penurunan stunting sebagai tugas bersama yang harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 13,5 persen pada tahun 2023 menjadi 17,1 persen pada tahun 2024.
“Ini adalah peringatan serius bagi kita semua. Dulu kita nomor dua setelah Bali, sekarang kita nomor tiga se-Indonesia. Untuk itu perlu keseriusan semua pihak dalam mengatasinya,” ungkap Gubernur Al Haris.
Gubernur menambahkan, komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka stunting tercermin dalam alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp80,541 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2025, berdasarkan mekanisme budget tagging. Intervensi ini melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana yang menjalankan 14 program, 16 kegiatan, dan 25 subkegiatan. Upaya ini mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan stunting di Provinsi Jambi.
“Pemerintah di Provinsi Jambi melalui APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan prevalensi stunting… Tentunya, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jambi juga berlaku sama dengan pemerintah kabupaten dan kota sebagai bentuk evaluasi internal program penurunan stunting di Provinsi Jambi,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak dapat hanya bertumpu pada sektor kesehatan semata.
“Peran sektor pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan infrastruktur sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif harus benar-benar dijalankan secara terintegrasi. Juga, peran orang tua asuh sangat dibutuhkan di setiap daerah,” imbuh Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga menyampaikan pesan kepada para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi, serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, terkait optimalisasi penanganan stunting.
“Mari perkuat peran dan fungsi TPPS di semua tingkatan, termasuk penguatan regulasi, kelembagaan, dan dukungan anggaran yang tepat sasaran. Pastikan konvergensi program berjalan di lapangan dengan fokus pada kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Optimalkan pemanfaatan data, termasuk melalui e-PPGBM dan sistem pelaporan lainnya, untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Libatkan semua pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh adat/agama dalam upaya penurunan stunting. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh pada kualitas layanan dan perubahan perilaku masyarakat. Dokumentasikan dan replikasi praktik baik, sehingga daerah yang sudah berhasil menjadi sumber inspirasi bagi daerah lainnya,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan