Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga turut meresmikan SMK Muhammadiyah Kota Jambi sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan vokasi, termasuk yang dikelola oleh masyarakat. Langkah ini menjadi simbol pengakuan terhadap peran strategis lembaga pendidikan non-negeri dalam mencetak tenaga kerja terampil, memperluas akses layanan pendidikan bermutu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kompetensi

BLUD: Instrumen Manajerial untuk Daya Saing SMK

Status BLUD pada satuan pendidikan vokasi bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi mendasar dalam manajemen kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, lembaga pendidikan yang menyandang status BLUD diperkenankan mengelola pendapatan dari jasa layanan pendidikan, hasil produksi unit usaha, hingga dana hibah, tanpa harus bergantung pada mekanisme anggaran murni (APBD/APBN).

Dalam praktiknya, ini berarti sekolah memiliki kelonggaran untuk membentuk teaching factory, menggandeng mitra industri, hingga menjual produk hasil karya siswa secara legal. SMK Negeri 4 Kota Jambi, misalnya, telah menjalin kerja sama dengan sektor perhotelan, tata boga, dan pastry & bakery. Model pembelajaran berbasis produksi ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis siswa, tetapi juga melatih mereka dalam ekosistem bisnis yang riil. Penyiapan lulusan yang kompeten dan adaptif ini sejalan dengan arah kebijakan link and match yang digaungkan oleh Kemendikbudristek sejak 2019.

Baca juga:  Sekda Sudirman: Perkuat Kerjasama UIN STS Jambi Bersama Anggota DPR dan DPD RI Tingkatkan SDM di Provinsi Jambi

Mewujudkan Ekosistem Pendidikan yang Kontekstual dan Berbasis Lokal

Lebih jauh, pendekatan BLUD memberikan peluang bagi sekolah untuk merancang program pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Seperti disampaikan Menteri Abdul Mu’ti, SMK tidak boleh tercerabut dari akar budaya dan potensi lokal. Hal ini selaras dengan temuan Bappenas (2023) yang menyebut bahwa pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan rakyat akan tumbuh signifikan jika didukung oleh pendidikan vokasi yang kontekstual dan aplikatif.

Dalam konteks Jambi, yang memiliki kekayaan hayati dan budaya Melayu yang kental, penguatan SMK berbasis kearifan lokal dapat menjadi jalan tengah antara modernisasi dan pelestarian budaya. Program pembelajaran yang melibatkan alam dan komunitas tidak hanya memperkuat identitas siswa, tetapi juga membuka peluang ekonomi alternatif yang inklusif.

Baca juga:  Politik Dinasti dan Arogansi: Ketidakcakapan dalam Memimpin dan Menanggapi Dinamika Sosial

Relevansi SMK dengan Visi Ekonomi Masa Depan

Pemerintah telah menetapkan target Indonesia Emas 2045, di mana 70% angkatan kerja ditargetkan berasal dari lulusan pendidikan vokasi dan politeknik. Agar target ini tercapai, transformasi kelembagaan SMK harus menjadi prioritas. Penetapan BLUD adalah langkah awal menuju perubahan sistemik yang memungkinkan SMK menjadi pilar pembangunan ekonomi berbasis inovasi, produktivitas, dan kewirausahaan.

Dengan status BLUD, SMK memiliki ruang untuk berinovasi, berekspansi, dan menyusun strategi jangka panjang. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kapasitas manajemen sekolah, pelatihan guru, dan dukungan regulasi daerah. Oleh karena itu, perlu sinergi lintas sector, pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Baca juga:  Pemberdayaan Desa: Dari Regulasi ke Realisasi Menuju Indonesia Emas 2045

Dengan demikian, penerapan skema BLUD pada satuan pendidikan vokasi di Provinsi Jambi merupakan langkah strategis dalam mendekatkan institusi pendidikan dengan dinamika kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi lokal. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan dan tata kelola, tetapi juga memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi penguatan kapasitas lulusan SMK dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan masa depan.

Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini, diperlukan konsistensi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat satuan pendidikan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Dengan dukungan yang tepat, SMK berstatus BLUD dapat menjadi instrumen pembangunan daerah yang efektif, sekaligus kontributor utama dalam pencapaian visi pembangunan nasional berbasis vokasi yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Penulis : Akademisi UIN STS Jambi