Oleh : M. Zikir Neva

TANYAFAKTA.CO – Kedaulatan bukan sekadar status yuridis, melainkan entitas ontologis yang berakar pada kesadaran historis-kolektif bangsa. Ia adalah imperium in imperio yang tidak dapat dikooptasi oleh struktur hegemonik global.

Sebagaimana diungkapkan Bung Karno dalam Dibawah Bendera Revolusi:

“Revolusi adalah pembebasan total manusia dari segala bentuk perhambaan, baik yang tampak maupun yang terselubung.”

Frantz Fanon menegaskan dalam Les Damnés de la Terre:

“Dekolonisasi adalah penciptaan manusia baru yang lahir dari negasi total terhadap tatanan kolonial.”

Diagnosis Struktural

Bangsa ini kini berada dalam situasi liminal, terjebak antara kedaulatan de jure dan subordinasi de facto. Kapitalisme global membungkus dirinya dalam retorika perdagangan bebas, sementara ideologi transnasional menyusup bagaikan memetic viruses yang merusak basis epistemik Pancasila.

Baca juga:  Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Efektivitas Pendidikan

Data Kritis:

• 72% arus investasi di sektor ekstraktif dikendalikan modal asing (BKPM, 2024).

• 48% jaringan pangan nasional bergantung pada impor strategis (BPS).

• Indeks Ketahanan Ideologi BNPT menunjukkan infiltrasi masif narasi lintas batas.

Prinsip Revolusioner

1. Autarki Ekonomi (Self-Sustaining Political Economy)

– Mengembalikan kendali penuh atas siklus produksi, distribusi, dan konsumsi strategis.

2. Sakralitas Sumber Daya Alam (Resource Sovereignty Doctrine)

– Menegaskan sumber daya sebagai res publica yang tak dapat dialihkan kepada entitas asing.

3. Hegemoni Ideologis Pancasila (Doctrinal Supremacy)

– Memastikan paradigma Pancasila sebagai narasi dominan di ruang publik, tanpa kompromi terhadap ideologi transnasional.

4. Mobilisasi Partisipatoris (Mass Political Mobilization)

Baca juga:  Kampus Sunyi, Birokrasi Riang—Tanpa BEM, Tanpa Gangguan

– Menjadikan rakyat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Tuntutan Manifesto

• Revokasi seluruh perjanjian internasional yang menggerus kedaulatan sumber daya.

• Pembentukan Dewan Ekonomi Rakyat dengan mandat state-led industrialization.

• Institusionalisasi Pendidikan Kesadaran Kedaulatan di seluruh jenjang pendidikan.

• Pertahanan Total berbasis People’s War Doctrine.

Epilegomena

Seperti diingatkan Mao Zedong:

“Tanpa kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi adalah ilusi; tanpa kedaulatan ideologis, kedaulatan politik adalah fana.”

Inilah deklarasi perlawanan terhadap neo-imperium dan subjugasi epistemik. Kita bergerak bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk mengafirmasi eksistensi bangsa dalam tatanan dunia yang adil, beradab, dan merdeka sepenuhnya.

Penulis merupakan Mahasiswa Magister Universitas Indonesia (UI)