TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuannya menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Kepala Negara menyatakan bahwa distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menilai, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meskipun telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Ia menegaskan, pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.
Meski begitu, dalam 299 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan berbagai kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun—naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya—dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
Tinggalkan Balasan