Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa manajemen baru akan diawasi secara langsung. Ia menekankan tidak akan ada tambahan dana APBD untuk mendukung operasional BUMD tersebut.
“Modal yang saya berikan adalah legitimasi, bukan tambahan APBD. Kalau masih minta, saya akan copot pejabat direksinya,” tegas Maulana.
Lebih lanjut, Maulana menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki sejumlah aset premium yang dapat dikelola BUMD. Untuk itu, ia meminta jajaran direksi agar berinovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemerintah tidak boleh berbisnis, tetapi wajib berinovasi untuk meningkatkan PAD. Silakan kelola BUMD ini dengan baik agar mampu memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Halaman
Tinggalkan Balasan