“Gak bisa kita prediksi, PT SAS bisa ditutup permanen bisa hanya sementara tergantung kajian kedua belah pihak,” ungkapnya.

Sebelumnya, perwakilan PT SAS berupaya meyakinkan forum dengan klaim bahwa perusahaan tambang ini akan menyerap 5.000–6.000 tenaga kerja. Mereka juga menyebut penolakan warga sebatas “pandangan sempit” dari Aur Kenali dan sekitarnya.

“Kita tak bisa memandang persoalan PT SAS hanya dari Aur Kenali, akan tetapi harus melihatnya secara keseluruhan,” klaimnya.

Namun pernyataan itu langsung dimentahkan oleh warga. Mereka menilai klaim tenaga kerja hanyalah kebohongan. Suasana forum bahkan sempat ricuh ketika warga bersuara lantang menolak pemaparan perusahaan.

“5000 jumlah tenaga itu bohong,” tegas Sri Suprapto, warga Mendalo Darat yang rumahnya berada dekat stokpile batubara PT SAS.

Baca juga:  Strategi Modern PTPN IV PalmCo Hasilkan 10.325 Ton Teh, Perkuat Daya Saing Global

Sri juga menyebut perusahaan penuh manipulasi.

“Sangat manipulatif seperti adanya ruang terbuka hijau, itu tidak benar adanya,” ujarnya. Ia menegaskan memiliki data ilmiah yang siap diadu dengan klaim perusahaan.

Lebih jauh, warga mengungkap bahwa sejak awal PT SAS datang dengan kedok berbeda, mengaku mengantongi izin perusahaan air minum, bukan pertambangan.

Hal ini memperkuat kecurigaan warga terhadap praktik curang yang sengaja dilakukan PT SAS untuk merugikan masyarakat.

Bagi warga, perlawanan ini bukan semata-mata soal debu batubara, melainkan soal masa depan.

“Saya tidak ingin melihat 4 generasi saya tidak bisa hidup sehat gara-gara PT SAS tersebut,kami akan terus berjuang sampai PT SAS benar-benar ditutup secara permanen, ksmi tidak mau keluarga kami hidup dalam bayang bayang yang tidak aman,” pungkas Sri.

Baca juga:  Warga Aur Kenali Blokade Jalan Lintas Timur, Desak Al Haris Hentikan Aktivitas PT SAS

Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Wakil Walikota Jambi, dan Wakil Bupati Muaro Jambi. Ada juga, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Kepala Dinas DLH Provinsi Jambi dan beberapa perwakilan lain dari OPD Kota Jambi dan Muaro Jambi. (AAS)