Dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita yang tercatat Rp11,47 juta per tahun juga masih relatif rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain dengan IPM lebih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu seperti pertanian dan perkebunan harus diimbangi dengan pengembangan sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, terdapat beberapa saran kebijakan yang dapat menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Provinsi Jambi:
Pertama, memperkuat investasi di bidang pendidikan dengan menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Program beasiswa, penyediaan sekolah menengah yang merata hingga daerah pedesaan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar harus menjadi prioritas. Selain itu, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja perlu diperluas agar lulusan sekolah memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Kedua, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, penyediaan tenaga medis yang merata, serta program promotif dan preventif terkait gizi dan kesehatan ibu-anak perlu digalakkan. Langkah ini penting untuk menaikkan usia harapan hidup sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memperkuat sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Hilirisasi hasil perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pemanfaatan teknologi digital dalam ekonomi kreatif bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru. Upaya ini harus disertai dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet di wilayah pedesaan agar tidak semakin tertinggal.
Keempat, memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerataan IPM tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah provinsi, melainkan perlu keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota serta dukungan dunia usaha dan masyarakat sipil. Dengan kolaborasi ini, pembangunan di Jambi akan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, posisi Jambi di peringkat 17 IPM nasional harus dipandang sebagai sebuah cermin sekaligus cambuk. Cermin yang menunjukkan bahwa Jambi telah melangkah maju dengan capaian kategori IPM tinggi, namun juga cambuk yang mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Keseriusan dalam membenahi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta keberanian untuk melakukan inovasi dan pemerataan pembangunan akan menentukan apakah Jambi mampu naik ke papan atas dalam peta pembangunan manusia Indonesia.
Dengan langkah strategis yang terarah, Jambi memiliki peluang besar untuk tidak hanya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain, tetapi juga menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam pembangunan manusia di tingkat nasional. Harapannya, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari kota hingga desa, sehingga cita-cita “Masyarakat Jambi Mantap” dapat terwujud dalam arti yang sesungguhnya.
Tinggalkan Balasan