“Kota Jambi sebelumnya sudah mendapat 11 ribu SR. Kehadiran jargas ini sangat membantu. Jika sebelumnya satu keluarga bisa menghabiskan enam tabung gas per bulan, maka dengan jargas pengeluaran bisa ditekan hanya sekitar Rp30–40 ribu per bulan. Gas tersedia 24 jam dan jauh lebih hemat,” ungkapnya.
Maulana juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah daerah agar pembangunan berjalan lancar sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat. Ia mendorong agar pengelolaan jargas dapat melibatkan BUMD.
“Jika dikelola BUMD, selain memberi pelayanan cepat, juga dapat menambah pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Program jargas sempat terhenti pada 2023–2024, namun kembali dilanjutkan tahun ini berkat dorongan Kementerian Bappenas. MoU ini diharapkan menjadi tonggak baru percepatan pembangunan energi bersih, murah, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Adapun 14 kepala daerah laim yang hadir pada penandatangan MoU Jargas ini adalah Bupati Tanjung Jabung Barat, Bupati Pelalawan, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Bupati Indramayu, Bupati Kendal, Bupati Batang, Bupati Wajo, Bupati Demak, Walikota Bontang, Bupati Tana Tidung, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, dan Walikota Samarinda. (AAS)
Tinggalkan Balasan