Sebagai pelaksana eksplorasi dan eksploitasi migas, PEP Field Jambi memiliki tugas seperti melakukan pengamanan, pemeliharaan, melaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang, dan tugas lainnya pada sektor hulu migas.
Tak hanya itu, terdapat kewenangan yang sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan bahwa PEP Field Jambi harus melaksanakan pengamanan terhadap BMN yang terdiri dari tiga aspek yang mencakup pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.
Sehubungan dengan isu tumpang tindih lahan yang terjadi di sekitar wilayah Kerja PEP Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Kiki Nurman Setiawan, menegaskan dukungannya terhadap langkah PEP Jambi dalam mengamankan aset negara.
“Kami mendukung upaya PEP Field Jambi dalam mengamankan aset BMN. Terkait persoalan tumpang tindih lahan di wilayah Kenali Asam, Kota Jambi saat ini sedang dilakukan sinergi penyelesaian yang tepat antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Kantor Pusat DJKN, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP dan Kementerian ATR / BPN. Kami berharap mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah agar penyelesaian berjalan efektif, sehingga PEP Field Jambi dapat mengelola dan menjaga aset negara untuk mendorong kelancaran kegiatan produksi migas,” tegas Kiki.
Peserta sosialisasi juga mendapatkan penjelasan mengenai regulasi yang berlaku, kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian, serta dinamika terkait lahan operasi migas di wilayah setempat. Camat Kota Baru, Hendry Asmy Saputra, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif PEP Field Jambi.
“Sosialisasi ini sangat positif karena memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan, dan berharap kegiatan ini dapat menjadi jembatan dalam penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan yang tengah terjadi,” ungkap Hendry.
Kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga aset negara menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran operasional hulu migas yang berkontribusi pada pasokan energi nasional maupun daerah. PEP Field Jambi berkomitmen memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, agar setiap langkah pengelolaan aset negara terlaksana secara transparan, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (*)
Tinggalkan Balasan