Dalam pembahasan rapat, sejumlah isu penting disoroti, antara lain perlindungan terhadap jurnalis agar tidak terancam saat menjalankan tugas, independensi media dari intervensi politik dan kepentingan bisnis. Selain itu, FKS juga menekankan perlunya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai produk kekayaan intelektual, termasuk penguatan hak cipta yang dapat mendukung model bisnis media dan keberlanjutan ekonomi pers.
Kalimantan Selatan sendiri ditunjuk sebagai model karena berhasil meraih nilai IKP tertinggi nasional tahun 2024 dengan skor 80,91 (kategori Bebas). Faktor pendukungnya antara lain kemitraan setara pemerintah daerah dengan media, keterbukaan informasi publik melalui PPID dan portal Satu Data Banua, kebijakan perlindungan pers, serta penguatan ekosistem jurnalisme sehat melalui verifikasi media, konsorsium pers, uji kompetensi wartawan, dan pembinaan komunitas informasi masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya Kemenko Polkam untuk memperkuat indikator IKP di seluruh daerah. Ke depan, Kemenko Polkam akan terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas jurnalis, serta advokasi perlindungan hukum bagi insan pers di seluruh Indonesia (*)
Tinggalkan Balasan