Literatur pembangunan (Brynjolfsson & McAfee, 2014) juga menunjukkan bahwa digitalisasi baru efektif bila didukung pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta regulasi yang melindungi UMKM dari cengkeraman platform besar. Di Jambi, akses internet di banyak desa masih terbatas, literasi digital rendah, dan modal usaha kecil lemah. Tanpa fondasi ini, digitalisasi justru memperlebar jurang kesenjangan antara kota dan desa.
Yang lebih berbahaya lagi, muncul kelompok “pemuja dengan agenda”—mereka yang secara membabi buta membenarkan setiap langkah pemerintah, bukan demi kepentingan rakyat, melainkan untuk mengamankan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pemuja semacam ini menutup ruang kritik sehat, menciptakan ilusi seolah kebijakan sudah sempurna, padahal rapuh. Jika pemerintah lebih mendengar tepuk tangan mereka ketimbang suara kritis masyarakat, Jambi hanya akan berjalan dalam lingkar pencitraan, bukan pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, kritik yang dialamatkan kepada Al Haris sejatinya bukan penghalang, melainkan penyelamat. Kritik itulah yang menjaga agar kebijakan tidak terjebak dalam agenda kelompok tertentu, tetapi benar-benar berakar pada kebutuhan rakyat. Menutup telinga dari kritik hanya akan membuat Jambi berjalan di atas pondasi rapuh—indah dipandang, tetapi mudah runtuh.
Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik
Tinggalkan Balasan