Harapannya, kegiatan operasional menjadi lancar dan mendukung ketahanan energi nasional.
Dalam sharing session, peserta dijelaskan bahwa pengamanan BMN harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari menjaga kepentingan negara. Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, Ryan Palasi, menjelaskan bahwa keketatan BMN telah tertulis dalam perundang-undangan.
“Aturan seperti PP No. 28 Tahun 2020 menjadi pijakan penting, menegaskan bahwa BMN tidak boleh disita, digadaikan, ataupun dijaminkan, dengan kewenangan penuh berada di tangan Menteri Keuangan,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh VP Legal Counsel Regional 1, Ni Luh Gede Rahmana Sari beserta jajaran dan Manager Jambi Field, Kurniawan Triyo Widodo dengan berbagai fungsi di Pertamina Hulu Rokan Zona 1. Sedangkan Kejaksaan Tinggi Jambi dihadiri oleh Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara Sulasman, beserta jajarannya.
Sinergi yang baik antar instansi, yakni antara PHR Zona 1 dan Kejaksaan Tinggi di masing-masing wilayah operasi, banyak mencapai keberhasilan.
Dalam banyak kasus, keberhasilan Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah menyelamatkan aset Barang Milik Negara (BMN) yang pengelolaannya diamanatkan ke Pertamina EP Jambi melalui jalur peradilan maupun negosiasi. Diperlukan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengamanan aset. (*)
Tinggalkan Balasan