“Kemudian daerah 3T yang aksesnya sulit, barang disana mahal, aksesnya susah, berasnya mahal dan ini membutuhkan modal semuanya, kalau tidak ada modal dari PI atau dari yang lain sangat sulit untuk melakukannya,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menjelaskan, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas hingga periode Agustus baru menyentuh angka Rp.111 miliar. Termasuk iuran tetap kesepakatan eksplorasi (landrent) dan royalty dari perusahaan migas sebesar Rp.61 miliar. Tercatat ada enam wilayah kerja perusahaan migas di Jambi, diantaranya Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung dan kenanga. “Daerah serius mengusulkan PI 10 persen, berjuang, tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil. Mohon dukungan, harus ada kekuatan di pusat melalui Komisi XII DPR RI,” jelas Gubernur Al Haris.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyampaikan, pertemuan dan kunker Panja Migas ini diharapkan menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kehadiran Komisi XII DPR RI di Jambi tidak hanya menjadi simbol dukungan politik, tetapi juga langkah nyata memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan sektor migas yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jambi. “Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan berbagai stakeholder, Provinsi Jambi optimis dapat mempercepat pembangunan, menekan angka kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, ketua rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan termasuk menekan emisi karbon melalui teknologi. “Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan, harus ada penekanan terhadap emisi karbon. Ini menjadi komitmen,” kata Putri Zulhas.

Menurutnya, keberadaan KKKS di Jambi harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial seperti program beasiswa, perbaikan fasilitas umum dan juga termasuk pemberdayaan UMKM bagi masyarakat. (*)