TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan tegas namun tetap menenangkan terhadap penolakan sejumlah pemerintah daerah (pemda) terkait rencana pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2026. Rabu,(08/10/2025).

Dalam pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Gedung Djuanda, Jakarta, Purbaya menyatakan bahwa ia memahami kekhawatiran para kepala daerah. Ia mengungkapkan bahwa banyak dari mereka merasa kebijakan ini dapat mengganggu stabilitas daerah dan keutuhan NKRI.

Namun, menurut Purbaya, persoalan utama bukan pada jumlah dana TKD, melainkan pada efektivitas penggunaannya. Ia menilai masih banyak daerah yang belum mengelola anggaran secara optimal dan sesuai peruntukan.

“Saya bilang, bereskan dulu belanjanya dan tunjukkan kesan yang baik. Keputusan bukan di tangan saya, tapi di level atas,” ujarnya.Jakarta,(7/10)

Baca juga:  Wagub Jambi Sani Minta Setiap Komponen Bekerjasama Tuntaskan Masalah Stunting

Purbaya juga mengakui bahwa citra belanja daerah yang kurang efisien telah lama menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menilai bahwa pelaksanaan desentralisasi selama ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan.

Ia menegaskan bahwa sebelum menuntut agar alokasi TKD tidak dikurangi, pemda perlu melakukan pembenahan. Bahkan, ia berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan TKD jika daerah mampu menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran.

“Kalau mereka bisa meyakinkan pimpinan dengan kinerja yang baik, saya juga punya argumen tambahan untuk mendukung kenaikan TKD,” jelasnya.