TANYAFAKTA.CO, JAWA BARAT– Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan munculnya berbagai tantangan baru bagi misi perdamaian PBB, Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif. Indonesia kini tengah merumuskan strategi dan rencana kontijensi untuk memastikan peran Pasukan Garuda dalam menjaga perdamaian dunia tetap relevan, aman, dan terhormat.

Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso menyampaikan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menekankan pengiriman pasukan perdamaian merupakan amanat konstitusi UUD 1945 dan wujud politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi program prioritas nasional.

“Di tengah komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk siap mengirim hingga 20.000 personel, kesiapan tersebut harus diiringi dengan perencanaan matang. Kita memerlukan exit strategy yang jelas dan rencana kontijensi yang komprehensif untuk menghadapi kemungkinan penarikan pasukan secara tiba-tiba maupun penutupan misi,” ujar Adi.

Baca juga:  DPP PDIP Desak KPU RI Tindak Lanjuti Putusan MK

Tujuan utama dari perumusan strategi ini adalah untuk memastikan setiap misi dapat dituntaskan secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kehormatan dan kredibilitas Indonesia di mata internasional, sekaligus menjamin perlindungan maksimal bagi personel yang bertugas.