Program IFP dapat menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, terutama di sekolah-sekolah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Teknologi digital bukan sekadar alat bantu, melainkan sarana pemberdayaan guru agar mereka mampu membawa dunia ke dalam ruang kelas tanpa harus meninggalkan kelas
Program ketiga adalah pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan model asrama dan pembinaan karakter. Pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia (Setkab, 2025).
Khusus di Provinsi Jambi, program ini sudah mulai terealisasi. Beberapa Sekolah Rakyat telah dibangun di bawah sinergi pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari program yang memadukan pelatihan keterampilan hidup, pendidikan karakter, dan penguatan literasi agama. Sekolah-sekolah ini menjadi oase baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di pedesaan Jambi tempat belajar yang tidak hanya mendidik pikiran, tetapi juga membentuk watak dan kemandirian.
Di sisi lain, pembangunan Sekolah Garuda yang berstandar internasional akan menjadi langkah strategis untuk mencetak generasi unggul. Dengan kurikulum bertaraf global seperti International Baccalaureate (IB), anak-anak Jambi berkesempatan menjadi bagian dari jaringan pengetahuan dunia.
Kedua program ini memiliki makna mendalam, Sekolah Rakyat memperluas akses dan pemerataan, Sekolah Garuda memperkuat daya saing dan keunggulan. Presiden Prabowo menolak dikotomi lama antara “pemerataan” dan “prestasi”. Baginya, keadilan sosial dan keunggulan nasional dapat tumbuh dalam satu tarikan napas jika negara hadir dengan kebijakan yang adil dan berpihak.
Langkah terakhir dari visi besar ini adalah efisiensi anggaran dan moralitas kebijakan publik. Dana hasil efisiensi birokrasi serta pemulihan keuangan negara dialihkan untuk pendidikan, bukan proyek seremonial. “Kita ingin uang negara digunakan untuk membangun manusia, bukan hanya beton dan bangunan,” tegas Presiden Prabowo di Istana Negara (Setkab, 2025).
Pendekatan ini mengandung pesan bahwa politik anggaran harus berjiwa moral dan berorientasi pada masa depan manusia Indonesia. Bagi Provinsi Jambi, strategi ini menjadi peluang untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengarahkan sebagian anggaran daerah untuk memperkuat program pendidikan, sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Visi pendidikan di era Prabowo tidak lagi dipandang sebagai beban fiskal, melainkan fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Jika dijalankan secara konsisten, empat program besar ini, beasiswa LPDP, digitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, serta efisiensi anggaran, bukan hanya akan memperkuat kualitas manusia Indonesia, tetapi juga mengubah arah sejarah bangsa dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju peradaban berbasis pengetahuan.
Pada akhirnya, keberhasilan visi pendidikan Presiden Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemauan seluruh elemen bangsa untuk berjalan seirama, dari pusat hingga daerah. Apa yang dilakukan di Jambi melalui program Dumisake Pendidikan, Pro Jambi Cerdas, dan pembangunan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa semangat mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekadar jargon, melainkan kerja nyata yang menembus batas wilayah dan birokrasi.
Ketika kebijakan nasional bertemu dengan komitmen daerah, maka pendidikan bukan lagi urusan angka dan laporan, tetapi pergerakan moral menuju peradaban yang lebih tinggi. Di situlah makna sejati investasi pendidikan: membangun manusia Indonesia yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing global, dari Jambi untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Penulis Merupakan Akademisi UIN STS Jambi
Tinggalkan Balasan