Konflik antara KT. Mandiri dan PT. TML sendiri selama ini mendapat pendampingan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jambi, yang sejak awal turut mendorong penyelesaian berbasis keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Dengan pelimpahan ini, bola panas penyelesaian konflik kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Jambi. Masyarakat menanti langkah konkret Gubernur untuk menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari dua tahun tersebut.
Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, menilai bahwa sikap Pemkab Tanjab Barat menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam menghadapi konflik struktural yang melibatkan korporasi besar.
“Kami menilai langkah pelimpahan ini adalah bentuk kegagalan Pemkab Tanjab Barat dalam melindungi kepentingan rakyatnya sendiri. Padahal esensi pemerintahan adalah berpihak pada rakyat kecil bukan malah menyerahkan tanggungjawab kepada level yang lebih tinggi ketika kondisi konflik sudah berlarut-larut dan berkepanjangan”, tegas Ludwig pada Jumat, (24/10/2025).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa GMNI Jambi akan terus mengawal proses penyelesaian di tingkat provinsi agar tidak berakhir pada mediasi formal tanpa keberpihakan.
“Kami mendesak Gubernur Jambi untuk tidak hanya menjadi penonton administratif. Konflik KT.Mandiri dengan PT.TML senyatanya adalah potret ketimpangan agraria yang menjepit nasib rakyat atas tanahnya sendiri. Maka negara melalui Pemda harus hadir dengan keberanian langkah politik”, ujarnya.
Dengan pelimpahan ini, bola panas penyelesaian konflik kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Jambi. Publik menanti langkah konkret Gubernur dalam menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari dua tahun itu, sebuah ujian nyata atas keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. (*)
Tinggalkan Balasan