Maulana juga mengingatkan jajaran perangkat daerah agar tidak cepat puas, meski sejumlah sektor pajak telah mencapai target. Dengan tersisa satu bulan efektif di tahun 2025, ia meminta seluruh OPD memaksimalkan kinerja.

“Terus lakukan evaluasi, berikan pelayanan cepat dan ramah, dan tingkatkan koordinasi. PAD adalah penopang utama pembangunan Kota Jambi di tengah berkurangnya dana transfer pusat,” tegasnya.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, Maulana menambahkan bahwa sejumlah program unggulan telah dijalankan untuk menjawab tantangan optimalisasi PAD. Ia berharap FGD ini dapat melahirkan strategi terbaik bagi peningkatan pendapatan dari sektor PBB, opsen PKB, dan PBJ-Penerangan Jalan.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, melaporkan bahwa dari total target penerimaan pajak daerah sebesar Rp112 miliar, telah terealisasi Rp83 miliar atau 74 persen.

Baca juga:  Wawako Diza Buka Chinese Night, Tegaskan Komitmen Harmoni Budaya di Kota Jambi

“Kita masih perlu percepatan, terutama dari kendaraan dinas baik di tingkat Pemerintah Kota maupun Provinsi,” ujarnya.

Pada sektor PBB, realisasi bahkan telah melampaui target, yakni mencapai 101 persen dari target Rp32 miliar, atau Rp32,66 miliar termasuk PBJP listrik.

Ardi juga menambahkan bahwa BPPRD telah bekerja sama dengan Bank Himbara, sehingga pembayaran pajak kini dapat dilakukan setiap hari tanpa libur. Selain itu, Pemkot Jambi tengah menyiapkan penerapan barcode di setiap rumah melalui peran Ketua RT untuk memudahkan pengecekan status pembayaran pajak warga. (*)