Ia menilai bahwa dugaan pencatutan ijazah merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga etika publik yang sangat sensitif.
“Jika benar terjadi, ini adalah bentuk ketidakjujuran yang tidak bisa ditoleransi dalam dunia politik. Publik berhak mendapatkan pemimpin yang jujur sejak dari identitas dasarnya,” tegasnya.
Jaringan Anak Negeri Jambi dalam suratnya juga mendesak DPP Partai Golkar untuk segera melakukan klarifikasi serta mengambil langkah tegas sesuai mekanisme organisasi. Mereka menilai, sikap cepat dan transparan sangat penting untuk menjaga marwah partai di tengah sorotan publik.
Selain itu, kedua pihak yang disebut dalam surat diminta untuk bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPP Partai Golkar belum memberikan tanggapan resmi atas surat yang dilayangkan oleh Jaringan Anak Negeri Jambi tersebut. (*)
Tinggalkan Balasan