Ia juga menyoroti arah pembangunan ekonomi nasional yang dinilai sempat menjauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

“Selama 29 tahun kita agak menjauh dari cita-cita Indonesia merdeka, menjauh dari Pancasila. Ekonomi kita menjadi ekonomi pasar bebas di mana yang mengatur adalah yang punya uang,” tegasnya.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Zulhas menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai simbol kedaulatan dan harga diri bangsa.

“Kita berbicara swasembada menyangkut kedaulatan, kehormatan, dan harga diri bangsa, terutama bagi 40 persen rakyat yang ada di desa seperti petani, nelayan, dan peternak,” lanjutnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh kader PAN untuk aktif membantu masyarakat, terutama di sektor pangan, termasuk memastikan ketersediaan pupuk, penguatan koperasi desa Merah Putih, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga:  Presiden Macron Disambut Resmi Presiden Prabowo dalam Upacara Kenegaraan di Istana Merdeka

“Semua kader harus bantu rakyat, setia kepada NKRI, dan tidak perlu menunggu waktu. Pastikan program-program itu berjalan dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Adapun nama-nama yang dilantik yakni, Al Haris (Ketua DPW PAN Jambi), Monadi (Ketua DPD PAN Kerinci), Maulana (Ketua DPD PAN Kota Jambi), Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Muaro Jambi), Dedy Putra (Ketua DPD PAN Bungo), Al Hanim Assodiqi (Ketua DPD PAN Merangin), Anwar Sadat (Ketua DPD PAN Tanjabbarat), Alfin (Ketua DPD PAN Sungai Penuh), Suryadi (Ketua DPD PAN Tebo), Dedi Ifriyansah (Ketua DPD PAN Sarolangun) dan Firdaus (Ketua DPD PAN Batang Hari).

Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua MPP PAN Hatta Rajasa dan Waketum PAN Edi Suparno, Iya Kuya, Siti KDI, H. Bakrie serta ratusan kader PAN dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Baca juga:  KPU Provinsi Jambi Tekankan Badan Adhoc Gencarkan Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Momentum pelantikan ini menjadi langkah awal bagi Al Haris dalam memperkuat konsolidasi PAN di Provinsi Jambi sekaligus mengawal kebijakan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (AAS)