“Kalau sampah organik bisa diselesaikan di level kawasan, tekanan terhadap fasilitas pengolahan akhir akan turun signifikan. Ini jauh lebih rasional dibanding semuanya harus dibawa ke hilir,” ujarnya.
Ia juga menilai modernisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai kebutuhan mendesak, agar fasilitas penanganan sampah di tingkat kota tidak lagi identik dengan bau, tumpukan terbuka, dan persoalan sanitasi.
“TPS modern harus tertutup, higienis, memiliki sistem pemadatan, pengolahan lindi, kontrol bau, bahkan pemilahan yang lebih sistematis. Kota besar tidak bisa lagi mengelola sampah dengan pendekatan lama,” katanya.
Soegiarto menambahkan, gagasan transformasi pengelolaan sampah Jakarta juga menjadi bagian dari komunikasi strategis dengan sejumlah tokoh nasional.
“Pada Kamis, 14 Mei 2026, kami berkesempatan bersilaturahmi dan bertukar pandangan dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Kepala BIN, mengenai tantangan pembangunan perkotaan ke depan, termasuk kebutuhan menghadirkan solusi pengelolaan sampah metropolitan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, problem sampah Jakarta sejatinya bukan semata isu teknis perkotaan, melainkan cerminan cara bangsa mengelola ruang hidupnya. Dalam pembacaan budaya geopolitik Nusantara, kota bukan sekadar pusat administrasi, melainkan simpul peradaban yang mencerminkan kualitas tata kelola negara.
Dalam tradisi Nusantara, ruang hidup selalu dipahami sebagai ruang keseimbangan, antara manusia, alam, dan tata kekuasaan. Ketika sampah menjadi persoalan kronis, yang terganggu bukan hanya estetika kota, tetapi juga harmoni ekologis dan disiplin peradaban urban.
Di era kompetisi global antarkota, pengelolaan sampah bahkan telah menjadi indikator kapasitas geopolitik modern: apakah sebuah kota mampu mengelola tekanannya sendiri, menjaga efisiensi fiskalnya, serta membangun ketahanan lingkungan yang menopang produktivitas ekonomi.
Karena itu, menurut Soegiarto, persoalan sampah Jakarta membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, komunitas teknologi, hingga para pemangku pengalaman kebijakan nasional.
“Jakarta punya peluang menjadi model nasional pengelolaan sampah berbasis teknologi. Ini bukan sekadar isu kebersihan, tetapi bagian dari transformasi smart city, efisiensi APBD, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup warga,” tegasnya.
Ia menekankan, yang dibutuhkan bukan sekadar pengadaan alat, melainkan pembangunan ekosistem solusi yang benar-benar terintegrasi.
“Kalau dikelola serius, persoalan sampah justru bisa diubah menjadi momentum modernisasi tata kelola kota,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan