“No Komen Dindo,” ujar Havid sambil memberikan emotikon tertawa yang semakin menimbulkan spekulasi mengenai apa yang sebenarmya terjadi.

Kebingungan Berlanjut

TanyaFakta.id kemudian menghubungi Muhammad Makky, yang disebut-sebut sebagai PPTK baru, untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai data media yang lolos kerja sama.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi dari pihak Muhammad Makky.

Kritik Terhadap Proses Seleksi Media

Berdasarkan pernyataan dari para pemilik media dan tokoh pers, kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jambi semakin disorot karena ketidakjelasan proses seleksi dan indikasi praktik pilih kasih.

Media yang sudah terverifikasi Dewan Pers malah tidak diterima kerja sama, sementara media yang baru muncul mendapatkan kontrak, meski kredibilitasnya masih dipertanyakan.

Baca juga:  Gubernur Al Haris Dorong Percepatan Pembangunan dan Implementasi Program MBG di Daerah Terpencil

PWI Provinsi Jambi dan sejumlah pemilik media mendesak agar Dinas Kominfo merujuk pada Undang-Undang Pers dan aturan Dewan Pers dalam menetapkan syarat kerja sama dengan media massa.

Salah satu saran yang muncul adalah kewajiban bagi media yang bekerja sama dengan Pemprov Jambi untuk memiliki wartawan yang meliput langsung di Pemprov, bukan hanya mengandalkan rilis berita dari dinas.

“Sekarang ini kan aneh, ada media yang sudah terverifikasi Dewan Pers malah tidak diterima kerja sama. Untuk bisa lolos verifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers itu tidak mudah. Banyak persyaratan harus dilengkapi,” tegas Mursyid.

Dengan semakin kaburnya proses seleksi ini, para pemilik media di Jambi khawatir bahwa kebijakan ini akan semakin mengurangi kebebasan pers di provinsi tersebut, serta mempengaruhi kualitas informasi yang diterima oleh publik. (Aas)