TANYAFAKTA.CO, TEBO – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan akses. Ia juga meminta Bupati Tebo agar tidak hanya fokus pada pembangunan di wilayah perkotaan, melainkan lebih mengutamakan daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat kunjungan kerja dalam rangka Rapat Koordinasi bersama Bupati Tebo, Forkopimda, seluruh Kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Tebo, yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Tebo, Selasa (5/8/2025) malam.
“Untuk pembangunan dana pusat, pada jalur pertama ini diusulkan tiga lokasi. Saya berharap Pak Bupati mencari lokasi-lokasi yang benar-benar sulit dijangkau. Misalnya, di daerah kecamatan yang aksesnya terbatas. Program ini didukung dana sebesar Rp2 miliar per bangunan,” ujar Gubernur Haris.
Ia menambahkan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, ia mendorong para camat dan kepala desa untuk diberi ruang membangun fasilitas tersebut di wilayah masing-masing.
“Kalau hanya mengandalkan pihak mitra, tentu akan sulit karena membutuhkan dana besar. Saya sudah minta kepada Kepala Badan Gizi agar membuka peluang bagi camat dan kades, tetapi sampai sekarang belum ada respons,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris juga membagikan pengalamannya saat mengunjungi Kota Sungai Penuh. Ia mengaku terkesan dengan antusiasme anak-anak dalam menyambut program MBG.
“Saya pikir anak-anak kota mungkin kehidupannya sudah cukup, tapi saat saya masuk ke sekolah jam 11.00, semua nasi sudah habis. Anak-anak bilang makanannya enak. Artinya, kalau di kota saja seperti itu, apalagi di desa-desa yang angka kemiskinannya lebih tinggi. Maka program ini sangat layak dipercepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati dalam mengawal visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten. Menurutnya, Bupati merupakan pemilik political will, Wakil Bupati berperan sebagai pengawal visi dan misi, sedangkan Sekda bertugas mengoperasionalkan seluruh program bersama perangkat daerah.
Tinggalkan Balasan