TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Direktorat Intelkam Polda Jambi bersama DPW Tekab (Team Khusus Anti Begal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Transportasi Online Mendukung Program Pemerintah serta Menolak Aksi Premanisme, Begal dan Geng Motor”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Ratu Duo, Selasa (20/5/2025), dan dihadiri sekitar 150 driver online.
Dirintelkam Polda Jambi, Kombes Pol Hendro Hotuguan Siregar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Jambi.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPW Tekab Jambi yang menyikapi seruan aksi unjuk rasa dengan mengalihkan kegiatan ke forum diskusi. Ini menjadi langkah strategis menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Jambi,” ujar Hendro.
Ia juga menyoroti permasalahan yang sering dihadapi driver ojek online, termasuk kebijakan aplikator yang dinilai sering tidak berpihak kepada mitra. Salah satu isu yang diangkat adalah potongan aplikasi yang melebihi batas 20 persen sebagaimana diatur dalam Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
“FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah mencari solusi, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan transportasi online di daerah,” tambah Hendro.
Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, turut mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat, termasuk driver online, dalam menjaga keamanan.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami harapkan teman-teman ojol turut serta melaporkan jika menemukan aksi premanisme, begal, ataupun geng motor yang meresahkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Provinsi Jambi melalui Staf E-Government Badriyah Fitri mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan edukasi digital kepada driver online, termasuk soal transparansi data dan perlindungan informasi pribadi pengguna.
“Isu antara aplikator dan mitra pengemudi kini menjadi perhatian nasional. Kominfo siap memfasilitasi edukasi digital dan mendorong regulasi tarif yang adil,” jelasnya.
Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Wing Gunardi L, SE, menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap aplikator dan menyampaikan pelanggaran ke Dirjen Perhubungan Darat.
Ketua Forkom Ormas Jambi, Adean Teguh S.T., S.H., berharap hasil FGD tidak berhenti sebagai diskusi semata, melainkan menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan ke Pemprov Jambi.
“Harus ada resume berisi aspirasi teman-teman ojol yang bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah,” katanya.
Kegiatan FGD ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara driver dan para narasumber, yang berlangsung kondusif dan penuh antusiasme. (*)
Tinggalkan Balasan