“Kami laki-laki punya tanggung jawab besar. Gaji segitu jelas tidak cukup, apalagi kalau ingin membina rumah tangga,” ujarnya kepada wartawan.
Sekitar pukul 12.30 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib setelah melakukan dialog dengan sejumlah perwakilan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Beberapa pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Ketua III DPRD Samsul Riduan, Ketua Komisi I Hapis Hasbiallah, Ketua Fraksi PPP M. Mahdan, Ketua Fraksi PAN Kausari, serta perwakilan dari BKD dan BPKPD Provinsi Jambi.
Hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi akan memperjuangkan agar gaji tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu dapat ditingkatkan minimal sebesar Rp1 juta atau sesuai standar UMP.
Selain itu, DPRD juga akan menjadwalkan pertemuan antara Gubernur Jambi dan perwakilan honorer pada Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula komitmen bahwa tidak akan ada intimidasi terhadap tenaga honorer yang mengikuti aksi.
Salah satu orator aksi menutup dengan seruan agar pemerintah benar-benar memperhatikan nasib mereka.
“Kami datang dengan segala keterbatasan. Ada yang hanya membawa uang Rp10 ribu atau Rp20 ribu. Kami hanya ingin didengar dan diperhatikan,” ujarnya melalui pengeras suara. (*)
Tinggalkan Balasan