TANYAFAKTA.CO, SAROLANGUN – Hari pertama kepemimpinan bukan sekadar simbol pergantian jabatan, tetapi menjadi titik tolak bagi perubahan nyata di tubuh pemerintahan.
Hal inilah yang mendorong Hayat, aktivis Universitas Jambi (UNJA) menyuarakan harapan sekaligus desakan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala OPD dan Pejabat Eselon III.
Menurut Hayat, percepatan pelaksanaan program unggulan (progul) tidak akan tercapai jika masih ada elemen birokrasi yang tidak solid dan lamban dalam bekerja. Ia menilai, potensi terbesar menghambat kemajuan Sarolangun justru bisa datang dari dalam sistem birokrasi itu sendiri.
“Kami mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan reshuffle terhadap pejabat yang tidak mampu bekerja secara tim, tidak responsif terhadap program kerja, dan gagal menunjukkan kinerja yang selaras dengan visi misi kepala daerah,” ujar Hayat pada Jum’at, (6/6/2025) kemarin.
Hayat menambahkan, tidak perlu menunggu hingga 100 hari kerja untuk mengetahui siapa saja yang menjadi penghambat di balik meja birokrasi. Ketegasan kepala daerah sejak hari pertama adalah indikator komitmen terhadap perubahan.
“Sarolangun tidak kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi, tidak ada alasan mempertahankan pejabat yang hanya memperlambat kerja pemerintahan. Evaluasi harus dilakukan sekarang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa reshuffle bukan sekadar isu politik atau manuver kekuasaan, melainkan langkah konkret untuk menyelamatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru. Menurutnya, jika perubahan nyata tidak segera terlihat, maka masyarakat bisa mulai meragukan keseriusan kepala daerah dalam membawa perubahan.
“Jika kepala daerah tidak segera bertindak tegas, maka mereka sendiri yang akan kehilangan legitimasi di mata rakyat. Kolaborasi dan ketegasan adalah kunci. Dengan itu, visi Sarolangun Maju akan lebih cepat terwujud dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Hayat. (*)
Tinggalkan Balasan